Jakarta - Pemerintah ternyata tak kompak soal laporan
PHK yang dilakukan oleh beberapa perusahaan akibat kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) dan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) 15% tahun ini.
Sebelumnya Menko Perekonomian Hatta Rajasa
menyatakan, hasil rapat koordinasi yang dia lakukan dengan beberapa
menteri ekonomi kemarin, disimpulkan belum ada perusahaan yang berniat
melakukan PHK. Kesimpulan ini dia dapat dari hasil laporan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.
Namun hari ini,
Menteri Perindustrian MS Hidayat mengakui, sebenarnya ada perusahaan
yang telah melakukan PHK karyawannya. Loh kok bisa berbeda?
"Sejujurnya
ada (PHK), tapi belum signifikan. (Hatta Rajasa) belum menerima laporan
dari Menakertrans," kata Hidayat saat ditemui di Hotel JW Marriot,
Jakarta, Jumat (11/1/2013).
Lagipula, menurut Hidayat, sebuah
perusahaan tidak diwajibkan untuk melapor ke Kemenakertrans jika berniat
untuk mem-PHK karyawannya. Dengan kata lain, hal tersebut sepenuhnya
adalah hak dari perusahaan itu sendiri.
"Mungkin Menakertrans
belum menerima laporan terakhir atau nggak ada yang melapor. Kan nggak
diwajibkan (perusahaan) melapor kalau mau PHK karyawannya," katanya.
Dia
pun membenarkan ada beberapa perusahaan yang akan atau telah
memberhentikan karyawannya. "Ada yang pindah lokasi ke kawasan yang
UMP-nya lebih murah seperti ke Jawa Tengah. Yang saya takutkan jangan
terjadi gelombang yang besar-besaran, karena itu akan membuat pressure
yang sangat berat," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi
Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengungkapkan ada satu
perusahaan tekstil dan satu garmen yang tak sanggup membayar upah
minimum provinsi sebesar Rp 2,2 juta/bulan.
Dua perusahaan yang
berlokasi di Tangerang, Banten ini langsung mengambil kebijakan
pemangkasan jumlah karyawan hingga 2.300 orang.
Ade menambahkan,
kedua perusahaan tersebut ialah perusahaan tekstil yang memangkas
karyawannya hingga 900 orang, dan perusahaan garmen atau pakaian jadi
yang memangkas karyawannya hingga 1.400 orang, sehingga totalnya
sebanyak 2.300 orang.
"Dua itu adalah dari tekstil dan garmen,
yang garmen 1.400 orang, dan tekstilnya 900. Karena mereka mau relokasi.
Yang satu ke Jawa Tengah dan yang satu lagi ke Jawa Barat," tambah Ade.
Sumber: www.detik.com (11/1/2013)
No comments:
Post a Comment